JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) belum sepenuhnya mampu membiayai kebutuhan pembangunan ekonomi biru di sektor kelautan dan perikanan. Karenanya, KKP mendorong keterlibatan badan usaha, swasta dan lembaga lainnya untuk turut serta dalam pembiayaan pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, Rudy Heriyanto Adi Nugroho mengatakan, inisiasi pendanaan inovatif dan kolaboratif ini diharapkan dapat mendukung implementasi program-program ekonomi biru. Baca juga: KKP Tangkap Kapal Vietnam Pencuri Ikan di Perairan Natuna "Dengan adanya keterbatasan anggaran yang bersumber dari APBN, perlu dibuat suatu terobosan inovasi pembiayaan kreatif, kolaboratif dan inklusif sebagai solusi adanya keterbatasan fiskal penganggaran APBN di dalam implementasi ekonomi biru di Indonesia secara berkelanjutan," kata Rudy dalam keterangan tertulis, Jumat (23/8/2024). Rudy mengatakan, KKP perlu mengembangkan skema pembiayaan inovatif dan kolaboratif (innovative and collaborative financing) yang merupakan inovasi di bidang investasi untuk memberikan ruang bagi berbagai sumber pendanaan yang legal agar dapat terlibat dalam pembiayaan pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Mengapa Penipuan Berkedok Lowongan Kerja Marak Terjadi? Artikel Kompas.id "Workshop Innovative and Collaborative Financing mempunyai peran strategis di dalam merumuskan kebijakan dan mengidentifikasi alternatif pendanaan yang bersumber dari Non APBN atau APBD,” ujarnya. Rudy berharap seluruh stakeholder kelautan dan perikanan memahami dan memanfaatkan serta mengadopsi instrumen-instrumen pembiayaan alternatif dan mampu merumuskan model mekanisme inovasi dan kolaborasi pembiayaan diantara multi stakeholders untuk mendukung implementasi ekonomi biru ke depan. “Implementasi kebijakan Ekonomi Biru KKP sejalan dan selaras dengan 8 misi asta cita, yang akan dilaksanakan pada pemerintahan mendatang di tahun 2025-2029 khususnya dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045,” ucap dia. Untuk ketahui, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono tengah mencanangkan lima ekonomi biru guna menjaga keseimbangan antara ekologi dan ekonomi. Adapun lima kebijakan ekonomi biru yaitu: memperluas kawasan konservasi laut; penangkapan ikan terukur berbasis kuota; pembangunan budidaya laut, pesisir, dan darat berkelanjutan; pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan penanganan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan atau Bulan Cinta Laut.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "KKP Minta Pelaku Usaha Ikut Terlibat dalam Pembiayaan Pembangunan Ekonomi Biru", Klik untuk baca: https://money.kompas.com/read/2024/08/23/111300726/kkp-minta-pelaku-usaha-ikut-terlibat-dalam-pembiayaan-pembangunan-ekonomi-biru.


Kompascom+ baca berita tanpa iklan: https://kmp.im/plus6
Download aplikasi: https://kmp.im/app6